Yang menarik, strategi pemerintah tidak hanya berbicara mengenai uang dan infrastruktur.
Prabowo juga membuka gagasan dwi kewarganegaraan secara terbatas bagi talenta tertentu yang dianggap dibutuhkan Indonesia.
Ilmuwan, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, seniman, atlet hingga pemain sepak bola profesional menjadi kelompok yang disebut.
Pemerintah melihat diaspora sebagai modal manusia yang dapat memperkuat Indonesia. Mereka yang sudah mengambil kewarganegaraan negara lain diharapkan tetap memiliki ruang untuk berkontribusi kepada Indonesia.
Tantangan Eksekusi Menanti
Rangkaian kebijakan tersebut pada akhirnya akan diuji bukan pada banyaknya target, melainkan kemampuan pemerintah menjalankannya.
Bursa komoditas membutuhkan regulasi dan likuiditas pasar. PFII membutuhkan kepastian hukum dan kepercayaan investor. Optimalisasi aset BUMN membutuhkan tata kelola yang transparan. Sementara target energi surya dan kendaraan listrik membutuhkan kesiapan industri serta rantai pasok.
Begitu pula program kesehatan dan pendidikan yang membutuhkan pengawasan agar anggaran benar-benar menghasilkan fasilitas yang dapat digunakan masyarakat.
Dengan demikian, agenda 2027 Prabowo dapat dibaca bukan sekadar daftar proyek pemerintah, melainkan upaya mengubah posisi Indonesia dalam rantai ekonomi: dari produsen menjadi penentu harga, dari pemilik aset menjadi penggerak investasi, dari pengguna energi impor menjadi produsen energi baru, serta dari pasar talenta menjadi negara yang mampu menarik kembali sumber daya manusianya.
Ukuran keberhasilannya akan ditentukan oleh satu hal: apakah transformasi tersebut benar-benar mampu menghasilkan nilai ekonomi dan manfaat publik yang lebih besar, atau hanya berhenti sebagai daftar target pembangunan.
