Program kerakyatan yang dilaporkan antara lain 182 Sekolah Rakyat yang telah operasional, 10.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menuju target 30.000, serta 100 Kampung Nelayan Merah Putih menuju 1.100. Program Makan Bergizi Gratis dan Cek Kesehatan Gratis juga dilaporkan menjangkau puluhan juta penerima.
Pada sesi siang, Prabowo menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangannya. Belanja negara direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026.
Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun. Defisit anggaran ditargetkan 2,40 persen terhadap produk domestik bruto atau sekitar Rp671,2 triliun, lebih rendah dibandingkan defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen.
Pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan 6 persen, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Asumsi lain mencakup inflasi sekitar 2,5 persen dan nilai tukar rupiah di kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Anggaran APBN 2027 diarahkan pada delapan program kerja prioritas nasional. Prioritas tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.
Pidato tersebut mendapat respons dari sejumlah pihak. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan pidato Presiden nihil pembahasan mengenai penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu dan reformasi pertahanan.
Usman Hamid menyoroti meluasnya peran militer dalam urusan domestik sipil yang dinilai dapat memicu persoalan baru, termasuk konflik agraria. Ia juga menyinggung data terkait kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis serta kematian peserta dalam pelatihan program koperasi desa.
Amnesty menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi. Organisasi tersebut menekankan pentingnya memastikan setiap warga menikmati hak secara bermartabat.
Prabowo dalam pidatonya mengakui bahwa belum seluruh persoalan bangsa dan janji politik telah diselesaikan. Ia menekankan bahwa pembangunan merupakan kerja bersama seluruh lembaga negara dan masyarakat, bukan hanya tugas presiden.
Sidang Tahunan MPR dan penyampaian RUU APBN 2027 menjadi bagian dari rangkaian menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah dan DPR akan melanjutkan pembahasan RUU APBN 2027 sesuai mekanisme legislasi yang berlaku.
