Swasta dapat dilibatkan melalui mekanisme terbuka dan kompetitif untuk mengelola aset tersebut. Pemerintah tetap mempertahankan kepemilikan atas aset strategis.
Pendekatan ini menunjukkan perubahan cara pandang terhadap aset negara. Aset tidak hanya dilihat sebagai kekayaan yang harus dipertahankan, tetapi juga sebagai modal yang dapat diputar untuk menghasilkan investasi, aktivitas ekonomi dan lapangan pekerjaan.
Energi Surya Jadi Taruhan Besar
Transformasi ekonomi juga menyentuh sektor energi.
Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt (GW), disertai pengurangan penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel.
Pada tahap awal, pemerintah menyebut pembangunan 30 GW PLTS dan penghentian pembangkit diesel berkapasitas 13 GW.
Bagi Indonesia, kebijakan ini bukan semata persoalan transisi energi. Penggunaan energi surya juga dikaitkan dengan upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak impor.
Pemerintah memperkirakan pengembangan PLTS 100 GW dapat menghemat biaya produksi listrik hingga Rp73,9 triliun per tahun.
Jakarta Disiapkan Jadi Magnet Modal Global
Pemerintah juga ingin mengubah posisi Indonesia dalam peta keuangan internasional melalui pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
Jakarta akan menjadi lokasi awal pusat tersebut, dengan kemungkinan dikembangkan ke Bali.
PFII dirancang untuk mengakomodasi berbagai kegiatan, mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, perdagangan derivatif, bursa karbon, emas, teknologi finansial, keuangan syariah hingga manajemen investasi.
Pemerintah berharap transaksi yang berkaitan dengan kekayaan Indonesia tidak harus dilakukan di pusat finansial luar negeri.
Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi tempat masuknya modal asing, tetapi juga berupaya menyediakan ekosistem agar modal tersebut dikelola dan bertransaksi di dalam negeri.
Pembiayaan Proyek Jangka Panjang