RumpiKotaCom, Jakarta– Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan sejumlah kebijakan besar untuk mengubah cara Indonesia mengelola ekonomi mulai 2027. Bukan hanya membangun infrastruktur atau menambah belanja negara, pemerintah mulai mengarahkan kebijakan pada penguasaan rantai ekonomi, mulai dari harga komoditas, aset negara, energi, pembiayaan hingga sumber daya manusia.
Peta kebijakan tersebut menjadi bagian dari agenda transformasi yang disampaikan Prabowo dalam pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dari 10 agenda yang disampaikan, sejumlah kebijakan memiliki konsekuensi langsung terhadap dunia usaha dan investasi. Pemerintah ingin Indonesia tidak hanya menjadi tempat produksi, tetapi juga memiliki instrumen untuk menentukan harga, menarik modal, mengelola aset, serta membangun industri dari hulu hingga hilir.
Prabowo menegaskan besarnya anggaran tidak boleh menjadi ukuran utama keberhasilan pemerintah.
"Setiap rupiah harus punya tujuan, setiap kebijakan harus memiliki ukuran dan pertanggungjawaban," kata Prabowo.
Indonesia Ingin Punya Harga Komoditas Sendiri
Salah satu perubahan paling strategis adalah rencana pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis Indonesia.
Pemerintah menyiapkan bursa yang akan memperdagangkan sejumlah komoditas utama seperti sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi dan karet.
Selama ini, sebagian harga komoditas Indonesia masih mengacu pada pasar global yang terbentuk di luar negeri. Melalui bursa domestik, pemerintah ingin menciptakan Indonesia Reference Price sebagai salah satu harga acuan bagi komoditas strategis.
Jika berjalan sesuai rencana, regulasi bursa tersebut terbit paling lambat 17 September 2026 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
Artinya, tahun depan bukan hanya produksi komoditas yang menjadi perhatian, tetapi juga siapa yang memiliki posisi dalam menentukan harga dan mempertemukan produsen dengan pembeli.
Aset BUMN Mulai Didorong Jadi Mesin Investasi
Pemerintah juga melihat aset BUMN sebagai sumber pertumbuhan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.
Tanah, gedung, kawasan, jaringan hingga bandara yang belum optimal akan didorong untuk menghasilkan nilai ekonomi.