Pemerintah Aceh dan DPRA dijadwalkan menindaklanjuti kesepakatan rapat Forkopimda dengan melakukan konsultasi langsung ke Kemendagri di Jakarta untuk memperoleh kepastian hukum atas status Bendera Bulan Bintang. Hasil konsultasi itu akan menentukan apakah bendera tersebut dapat dikibarkan secara terbuka oleh masyarakat Aceh atau tidak.
Di sisi keamanan, TNI dan Polri menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencegah terulangnya insiden serupa, termasuk menjelang rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Hingga artikel ini diterbitkan, belum ada pengumuman resmi mengenai proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kericuhan di Masjid Raya Baiturrahman dan Pendopo Gubernur Aceh.
Catatan redaksi: Sejumlah rincian, termasuk jumlah pasti massa yang terlibat, korban, dan kemungkinan proses hukum—masih berkembang dan akan diperbarui begitu ada keterangan resmi dari kepolisian, TNI, Pemerintah Aceh, atau berbagai pihak terkait.